Polemik impor pangan tidak akan terjadi jikalau Kementerian Perdagangan mau mendengarkan masukan dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian sebelum mengeluarkan kebijakan impor.
Begitu kata Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Ekonomi Umar Syah sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (23/9)
"Yang terpenting yakni menurunkan ego sektoral, terutama Kementerian Perdagangan yang kerap merasa menjadi leader untuk problem impor-ekspor dan mengabaikan kementerian teknis yang membidangi problem itu,” tuturnya.
Menurutnya, selama ini Kementerian Pertanian telah mengatakan kinerja yang baik. Dia mencontohkan operasi khusus padi, jagung, dan kedele (pajale), yang meningkatkan produktivitas dalam negeri. Hal itu terlihat dari besarnya partisipasi para petani terutama dengan adanya insentif dari Kementerian Pertanian.
Terbukti, imbuh dia, dalam menghadapi lebaran lalu, baik Idul Fitri dan Idul Adha, ketersediaan kebutuhan pokok terjamin sehingga tidak ada gejolak harga di pasar. Selain itu, harga beras juga terbukti stabil dan ketersediaan barang di pasar induk dan tradisional kondusif bahkan sesudah lebaran.
"Buktinya tidak ada gejolak. Kalau memang tidak mencukupi stok beras akan ada gejolak. Nah keberhasilan menyerupai ini yang tidak mau dilihat dan didengar oleh Kementerian Perdagangan,” sindirnya.
Umar Syah juga mengomentari problem data yang perlu disamakan antara kementerian dan forum yang membidangi problem pangan. Data yang dipakai harus berasal dari forum yang kredibel menyerupai Badan Pusat Statistik (BPS). [rmol]
Sumber http://www.garuda-kita.com/
Comments