Kisruh Internal, Kader Psi Ramai-Ramai Mundur

 Pelaksanaan Pemilu 2019 belum dimulai, namun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) dilanda kisruh internal. Setelah agresi penyegelan kantor, sekarang calon legislatif (caleg) dari PSI NTB ramai-ramai menyatakan diri mundur dari partai.

Sedikitnya empat caleg dari PSI NTB menyatakan mundur. Mereka menyatakan perilaku mundur karena merasa tidak puas terhadap sistem pengelolaan partai.

Wakil Ketua PSI Kota Mataram, Zulkarnain, menyampaikan agresi mundur tersebut karena rasa kekecewaannya terhadap sistem yang terbangun dalam kepengurusan DPW PSI NTB.

"Latar belakang kami menyatakan perilaku keluar dari PSI yaitu sebab pengelolaan PSI di NTB oleh DPW PSI NTB dilaksanakan secara tertutup. Dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis tidak pernah melibatkan DPD PSI yang ada," ucap Zulkarnain, Sabtu (22/9/2018).

Dia juga mengungkapkan, dalam pengelolaan anggaran tidak ada keterbukaan terhadap kader yang lain. "Di samping itu saluran komunikasi dengan DPW sangat terbatas dan sulit," ucap dia.

Menurut Bro Zul sapaan akrabnya, dikala DPD mengajukan pertanyaan yang substansial terkait problem pengelolaan anggaran, ketua DPW selalu menjawab dengan intimidasi pemecatan.

Dia juga menilai struktur partai kurang etis karena ketua dan bendahara DPW PSI NTB merupakan pasangan suami-istri.

"Hal ini terbukti dalam struktur organisasi DPW PSI yang terdiri dari Putrawangsa sebagai ketua, dan Afriana Jauhari sebagai bendahara, sementara mereka yaitu suami dan istri, sehingga fungsi check and balance terhadap keuangan dan kegiatan organisasi tidak sanggup berjalan dengan maksimal," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPW PSI NTB, Putrawan Tasal Sukma Prawira menyatakan siap memberi hukuman pemecatan terhadap kader yang tidak sejalan dengan partai dan melaksanakan penyegelan kantor.

"Kita sudah ajak dan undang secara resmi mereka untuk duduk mencari solusi dengan musyawarah mencapai mufakat. Apa yang mereka pertanyakan supaya kita jawab. Tapi, mereka tidak mengindahkan, sehingga partai siapkan hukuman terberat yakni diberhentikan,”tuturnya.

Menurut Bro Zul sapaan akrabnya, dikala DPD mengajukan pertanyaan yang substansial terkait problem pengelolaan anggaran, ketua DPW selalu menjawab dengan intimidasi pemecatan.

Dia juga menilai struktur partai kurang etis karena ketua dan bendahara DPW PSI NTB merupakan pasangan suami-istri.

"Hal ini terbukti dalam struktur organisasi DPW PSI yang terdiri dari Putrawangsa sebagai ketua, dan Afriana Jauhari sebagai bendahara, sementara mereka yaitu suami dan istri, sehingga fungsi check and balance terhadap keuangan dan kegiatan organisasi tidak sanggup berjalan dengan maksimal," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPW PSI NTB, Putrawan Tasal Sukma Prawira menyatakan siap memberi hukuman pemecatan terhadap kader yang tidak sejalan dengan partai dan melaksanakan penyegelan kantor.

"Kita sudah ajak dan undang secara resmi mereka untuk duduk mencari solusi dengan musyawarah mencapai mufakat. Apa yang mereka pertanyakan supaya kita jawab. Tapi, mereka tidak mengindahkan, sehingga partai siapkan hukuman terberat yakni diberhentikan,” tuturnya.[tsc]

Sumber http://www.garuda-kita.com/