Kepala Staf Presiden Moeldoko melepas tawa ketika merespons tudingan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik. Sebelumnya Rachland menyebut Moeldoko udik dikarenakan telah menyamakan relawan Pro Jokowi (Projo) dengan TNI/Polri.
Rachland menyebut pernyataan Moeldoko itu tak merefleksikan pengetahuan, etika, dan norma yang dulu wajib dipenuhi Moeldoko ketika menjabat Panglima TNI. Pengetahuan, etika, dan norma yang dimaksud Rachland ialah prinsip netralitas Tentara Nasional Indonesia dalam ranah politik praktis.
"Padahal saya dengar @GeneralMoeldoko ialah prajurit yang bersama-sama cerdas," kata Rachland di akun twitter resmi miliknya, @RachlanNashidik menyerupai dilihat CNNIndonesia.com, Kamis (20/9).
Ucapan Rachland itu lantas dijawab Moeldoko dengan santai. Menurut ia Rachland telah keliru memahami pernyataannya.
"Keliru. Konteksnya dilihat. Kadang-kadang enggak melihat konteks begitu," jawab Moeldoko sambil tertawa di Kompleks Istana Kepresidenan.
Moeldoko bilang pernyataannya tidak dalam konteks menyamakan Projo dan TNI/Polri, melainkan sebatas memberi semangat kepada Projo.
"Enggak ada hubungannya. Kami memberi semangat kepada Projo. Kalian, kan, nasionalisme sejati. Maka lihat itu Tentara Nasional Indonesia Polisi Republik Indonesia bila nasionalisme," kata mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini.
Pernyataan Moeldoko yang dianggap Rachland menyamakan Projo dengan TNI/Polri itu dilontarkan pada Februari kemudian ketika menghadiri rapat kerja nasional ke-4 relawan Projo di Jakarta.
Saat itu Moeldoko berkata tentara, polisi, Projo mempunyai perilaku yang sama, yakni harus dapat menjadi anak penyeimbang atau alat antara masyarakat yang ada di bawah dengan pemerintah. Pernyataan itu dimuat di salah satu media daring nasional.
Rachland merepons itu dengan menegaskan status Projo sebagai organisasi politik yang sedari awal bekerja untuk memenangkan Jokowi menjadi Presiden.
Sebaliknya, ia berkata Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia patut dihormati apabila konsisten pada profesinya sebagai alat negara yang netral. Netral berarti teguh menolak godaan memihak dan terlibat dalam politik praktis.
Rachland menyebut netralitas TNI/Polri itu ialah buah reformasi 1998 yang mengantarkan Indonesia pada demokrasi hari ini.
"@GeneralMoeldoko mungkin dengan pernyataannya bermaksud mengajak Projo menjadi alat pemersatu bangsa. Tapi usul yang baik ini bersama-sama dapat disampaikan tanpa perlu menciptakan persamaan antara Projo dengan TNI-Polri. Selain tidak perlu, pernyataan itu udik dan menyesatkan," ujar Rachland.
Dikatakan udik alasannya pernyataan itu, berdasarkan Rachland tak merefleksikan pengetahuan, budbahasa dan norma yang dulu harus dipegang Moeldoko selaku Panglima TNI.
Pernyataan itu juga disebut Rachland menyesatkan alasannya berpotensi disalahartikan oleh prajurit TNI-Polri di bawah sebagai persetujuan pemerintah untuk Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia memihak pada Presiden inkumben dan aktif berpolitik praktis.
"Sebaliknya, harus dicegah kesalahpahaman yang dapat diakibatkan pernyataan @GeneralMoeldoko pada organisasi relawan politik manapun, baik yang berada di sebelah Jokowi maupun Prabowo. Bahwa siapapun tak boleh menggandakan fungsi polisi menegakkan hukum, apalagi melanggarnya," kata Rachland menutup kicaunya soal Moeldoko. [cnn]
Sumber http://www.garuda-kita.com/
Comments